Badan Kesbangpol dan Forkopimda Gelar Rakor untuk Atasi Pencemaran Udara

Badan Kesbangpol dan Forkopimda Gelar Rakor untuk Atasi Pencemaran Udara

TANGERANG (intangerang.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang menggelar Rakor Forkopimda dalam rangka “Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Kabupaten Tangerang” bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (04/09/2023).

Dalam Rapat Koordinasi tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara di wilayah Kabupaten Tangerang.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana mengatakan, pengendalian pencemaran udara di wilayah Kabupaten Tangerang perlu dilakukan dengan memperkuat lini koordinasi Forkopimda. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan surat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jabodetabek.

“Kami menindaklanjuti Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkaitan dengan penerapan kebijakan untuk mengurangi polusi udara untuk wilayah Jabodetabek,” ujarnya.

Selain itu, Edaran Bupati No.600.1/3131-DLHK/2023 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan semakin meningkatnya dampak pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan hidup lainnya.

Maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja juncto Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

“Kami instruksikan kepada para camat, lurah, kades, ketua RW dan ketua RT agar menghimbau kepada warganya untuk dilarang membuang sampah, dilarang membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainya yang sejenis, dilarang membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan,” ujarnya.

Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Untuk gerakan sosialisasi atau imbauan lebih luas kepada para camat dan lurah atau kades agar membuat dan memasang spanduk sosialisasi atau imbauan di wilayah masing-masing.

“Saya berharap melalui Rapat Koordinasi FORKOPIMDA ini bisa mengurangi pencemaran polusi udara yang ada di wilayah kabupaten tangerang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, mengatakan berdasarkan hasil pengujian udara ambien menggunakan metode passive samples bahwa pencemaran udara berasal dari Transportasi, Industri Energi, Perumahan (Persampahan), dan Manufaktur Industri.

“Kami melakukan langkah-langkah untuk pengendalian pencemaran udara dengan bekerja sama dengan
salah satunya pemasangan spanduk larangan pembakaran sampah dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan bekerja sama dengan GAKKUM KLHK RI dalam rangka penindakan pembakaran sampah di Kabupaten Tangerang,” tuturnya. (Mel/Red)

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *