Ditjen Tata Ruang Gelar FGD Penyusunan RDTR dan KLHS WP Kosambi–Teluknaga

Ditjen Tata Ruang Gelar FGD Penyusunan RDTR dan KLHS WP Kosambi–Teluknaga

TANGERANG (intangerang.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Focus Group Discussion (FGD) ke-2 di Gedung Usaha Daerah Ruang Rapat Bola Sundul Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan ini digelar dalam rangka Pembahasan Indikasi Program dan Peraturan Zonasi serta Analisis Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kosambi – Teluknaga. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube serta Luring.

Acara tersebut diawali dengan sambutan dari Pj. Bupati Tangerang yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Syaifullah. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Rencana Tata Ruang sangat penting sebagai acuan dalam rencana pembangunan di Kabupaten Tangerang.

“Melalui penyusunan RDTR ini kita dapat mengidentifikasi penggunaan lahan, perencanaan transportasi, perlindungan lingkungan, dan pengembangan wilayah dengan bijak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan investasi di Kabupaten Tangerang.” jelas Syaifullah pada Selasa (17/10/2023).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Pelopor, mengatakan, daerah yang sudah mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS, maka akan memudahkan dalam penerbitan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Jika dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sudah memiliki KKPR, maka kegiatannya tersebut sudah sesuai dengan tata ruang. Hal tersebut juga berlaku bagi perorangan ataupun badan hukum publik dan privat ketika ingin melakukan investasi,” ujar Pelopor.

Selanjutnya, rangkaian acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi penyusunan KLHS dan RDTR WP Kosambi – Teluknaga, Kabupaten Tangerang, yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh stakeholder yang terlibat. (Mel/Red)

Penulis

Pos terkait